Pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sistem perpajakan terdiri dari berbagai jenis, dengan tiga kategori utama yang paling sering ditemui: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Daerah. Sistem Perpajakan di Indonesia Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana wajib […]
Transfer pricing adalah metode penentuan harga atas transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun pendanaan yang dilakukan antar perusahaan dalam satu grup usaha. Dengan kata lain, ini adalah harga yang digunakan ketika anak perusahaan, cabang, atau entitas afiliasi saling bertransaksi. Dalam dunia bisnis global, transaksi antar perusahaan afiliasi adalah hal yang lumrah. Namun, harga yang ditentukan dalam[…]
Jakarta sebagai kota metropolitan dan mayoritas ekonomi Indonesia terletak di Jakarta, berdampak secara langsung kepada jumlah pekerja yang tinggal di area Jakarta, begitu pula menjamurnya Rumah Kost di pusat Jakarta. Hal ini membuat Rumah Kost sebagai salah satu pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang berasal dari Pajak Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan[…]
Pada akhir tahun 2018 (21 November 2018) DJP menerbitkan PER 25/PJ./2018 terkait tata cara untuk mendapatkan benefit dari Tax Treaty (P3B) dan menerbitkan format baru Form DGT yang sebelumnya di atur dalam PER 10/PJ./2017. Aturan ini mulai berlaku 1 Januari 2019. Berikut adalah pokok penting perubahannya : Form DGT terdiri dari 2 halaman dari sebelumnya 3 dan[…]
Dengan diberlakukannya PER 10/PJ./2017 efektif tanggal 1 Agustus 2017, maka secara otomatis mencabut PER 61/PJ./2009 sebagaimana diubah dengan PER 24/PJ./2010.
Komitmen Indonesia untuk ikut berperan serta dalam rangka Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) dibuktikan dengan ditandatangainya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (PERPU 1) pada tanggal 8 Mei 2017
Pada umumnya tahun buku di Indonesia adalah Januari – Desember, namun ada kalanya periode tahun buku tersebut berbeda dengan periode tahun buku perusahaan induk di luar negeri.
DJP menerbitkan PER 20/PJ./2016 untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty khususnya untuk pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang seyogyanya dikirimkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal penyampaian.